Xtgem Becek - Mayjen Jin Yinan, Seorang jendral militer Cina mengecam keras Singapura atas dukungannya kepada Filipina terkait sengketa di Laut China Selatan (LCS). Ia pun mengatakan Beijing harus menjatuhkan sanksi keras kepada Singapura sebagai bentuk ketidakpuasan Cina.

Jin, menyatakan bahwa Singapura ketawan telah telah membangun ketegangan di Asia Tenggara yang merusak kepentingan nasional Cina. Kata Jin, dengan mengayuh isu sengketa teritorial di LCS, Singapura sengaja memicu kebuntuan antara Cina dan AS di wilayah tersebut.

"Kami memahami bahwa negara kecil yang Pro-AS tersebut harus bertahan hidup di antara negara-negara besar. Tapi sekarang Singapura tidak mencari keseimbangan antara negara-negara besar tetapi bermain memperkeruh suasana yang membuat negara-negara besar berlawanan satu sama lain. Singapura sama saja dengan bermain api," kata Jin, dikutip Sputniknews, hari Minggu (2/10/2016).

Kata Jin lagi, Singapura telah mendorong isu Laut Cina Selatan untuk waktu yang cukup lama. Tahun lalu, PM Singapura Lee Hsien Loong dengan berpidato 1 jam di KTT Keamanan Asia menyampaikan isu masalah LCS. "Ada begitu banyak topik tentang keamanan Asia, pengembangan tidak seimbang, polusi lingkungan, iklim, terorisme, masalah ras. Tapi semua masalah itu di hilangkan dan hanya fokus kepada sengketa LCS," kata Jin.

Bahwa langkah terbaru dari Singapura mengenai isu-isu sengketa harus disikapi serius oleh Beijing, kata Jin dan Singapura harus membayar mahal atas kelancangannya atau "membayar harga" yang serius karena telah merusak kepentingan Cina.

"Singapura telah lama pergi sejauh ini, kita harus melakukan sesuatu, baik pembalasan atau sanksi. Cina harus mengungkapkan kemarahan dan ketidakpuasan. Ini babak baru tidak terelakkan bagi Cina untuk menyerang kembali di Singapura, dan bukan hanya di depan opini publik," katanya.

Jin, berkata seperti itu sebab utusan Singapura murka karena Venezuela, tuan rumah Gerakan Non Blok (GNB), menolak memasukkan isu LCS seperti dilaporan media China Global Times. Tapi, laporan itu dibantah Duta Besar Singapura Stanley Loh.